Pemberontakan Etnis Moro di Filipina : Gambaran Konflik serta Peran Aktor-aktor di Kawasan Asia Tenggara Dalam Penyelesaianya

GAMBARAN KONFLIK SEPARATISME DI FILIPINA

Pemberontakan di Filipina telah terjadi sejak awal masa kemerdekaan Filipina di tahun 1946. Terdapat berbagai kelompok pemberontak di Filipina. Salah satu kelompok yang gencar dalam melakukan perlawanan adalah Etnis muslim Moro. Moro adalah sebuah etnis yang mendiami Filipina Selatan tepatnya di Pulau Mindanao.

            Kelompok pemberontak Moro yang pertama terbentuk adalah Moro National Liberation Front (MNLF) pada tahun 1969. Terbentuk karena perlakuan diskriminatif pemerintah Filipina atas muslim Moro. Etnis moro merasa bahwa pemerintah Filipina tidak pernah mengakomodasi kepentingan mereka, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah Islam. Justru pemerintah Filipina melakukan transmigrasi besar-besaran dengan mengirimkan penduduk Filipina bagian Utara yang beragama Katolik ke Pulau Mindanao. Serta kebijakan Asimilasi atas budaya Moro terhadap budaya Utara yang dipengaruhi ajaran Katolik. Sehingga, etnis Moro menjadi termarjinalkan sebagai sebuah etnis dengan identitas agama dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Filipina Utara. Selain itu puncak kekecewaan Etnis Moro atas Filipina terjadi setelah Peristiwa “Pembantaian Jabidah”.  Yaitu pembunuhan 200 Muslim Moro oleh angkatan bersenjata Filipina. Mereka dibunuh karena melarikan diri dari kamp pelatihan militer yang dipersiapkan untuk merebut wilayah Sabah, Malaysia.

            Setelah pembantaian itu maka MNLF resmi melakukan perlawanan bersenjata. Konflik selanjutnya terjadi pada tahun 1974 di kota Jolo, dimana Angkatan bersenjata Filipina melakukan pembunuhan terhadap 10.000 muslim Moro dan Cina. Kemudian ditangatangi perjanjian Tripoli antara MNLF dan Filipina pada tahun 1974. Namun tidak lama berselang kembali terjadi konflik bersenjata, dan berakhir pada sejumlah pembantaian oleh Angkatan Bersenjata Filipina terhadap etnis Moro. Yaitu  Pembantaian “Malisbong”, Oktober 1977, Pembantaian “Pulau Pata”, Februari 1981 serta masih terdapat banyak konflik yang berakhir pembantaian terhadap etnis muslim Moro oleh Filipina.

            Dalam menanggapi pembantaian yang tetap dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Filipina. Syeikh Salamat Hashim mendirikan dari MNLF mendirikan Moro Islamic Liberation Front  (MILF) yang berideologi Islam pada tahun 1977. Sehingga bertambah jumlah kelompok pemberontak di Filipina.

            Konflik yang berkepanjangan membuat MNLF sepakat berdamai dengan Filipina dengan mendapatkan status Otonomi Khusus Moro atas Mindanao Selatan dan beberapa pulau disekitanya. Sementara MILF tetap melakukan perlawanan, Konflik Cotabo Utara (2000), Krisis Kota Zamboanga (2013) merupakan bukti MILF masih memiliki kekuatan hingga sekarang.

PERAN AKTOR NEGARA DAN NON NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI FILIPINA SELATAN

            Dalam upaya menyelesaikan Konflik di Filipina, tentu saja  ASEAN sebagai sebuah Organisasi regional tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengingat bahwa prinsip “ASEAN Way”, yaitu Non-Interference urusan domestik negara anggota ASEAN. Namun diperbolehkan bagi negara anggota Asean menawarkan sebagai mediator perdamaian. Dalam konflik yang terjadi antara Pemerintah Filipina dan Etnis Moro, terdapat beberapa aktor yang berperan dalam mengupayakan kesepakatan damai diantara keduanya. Negara anggota Asean yang berperan untuk berupaya dalam penyelesaian konfilk diantara Filipina dan pemberontak Moro adalah Indonesia. Di tahun 1993 Indonesia mendapat kepercayaan sebagai ketua Komite Quartdhipartie, sebuah komite dibawah Organisasi Konferensi Islam untuk muslim minoritas. Dan dibawah kepemimpinan Indonesia tercapai sebuah perundingan antara Pemerintah Filipina dan MNLF yang menghasilkan Final Peace Agreement (FPA) atau perjanjian damai di tahun 1996. Namun perundingan ini kemudian tidak berjalan efektif. Kemudian peran Indonesia dalam proses perdamaian muncul lagi pada saat menjabat sebagai Chairman OIC-PCSP (2007 – 2003). Dengan dilakukanya pertemuan dalam berbagai tingkatan antara Pemerintah Filipina dan MNLF. Dalam perkembanganya, pada tanggal 20 April 2010 Indonesia selaku ketua OIC-PCSP telah berhasil mendorong Pemerintah Filipina dan MNLF menandatangani nota kesepahaman Panel Hukum di Tripoli, Libya. Atas perkembangan di Tripoli tersebut, Pemerintah Indonesia kembali berinisiatif untuk mempertemukan kedua pihak, Pemerintah Filipina dan MNLF dalam mencapai persetujuan lebih lanjut atas hasil-hasil capaian perundingan di Tripoli.

            Oleh karena itu, pada tanggal 29 Mei-1 Juni 2012  Indonesia kembali menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan Legal Panel antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Surabaya. Selain untuk perundingan lebih lanjut, pertemuan ini juga telah menghasilkan kesepakatan baru yang dapat menjadi “Building Blocs” bagi implementasi secara penuh Perjanjian Damai 1996 yang sebelumnya dianggap kurang efektif.

            Selain Indonesia, Malaysia juga merupakan negara anggota Asean yang aktif dalam mediator konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF serta MILF. Pada tahun 1998 pemerintah Malaysia menginiasiasi pertemuan Presiden Filipina, Fidel F. Ramos dan Pemimpin MNLF, Prof. Nur Misuari. Pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam bentrokan senjata di antara kedua belah pihak. Kemudian perundingan dilanjutkan antar Pemerintah Filipina dan MILF pada tahun 2012 di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan ini, MILF melunak yang pada awalnya menuntut kemerdekaan menjadi tuntutan Otonomi Khusus Bangsa Moro. Namun hasil perundingan pada tahun 2012 kembali gagal setelah penyerangan MILF terhadap petugas kemanan Filipina, setelah Mahkamah Agung Filipina menarik surat penyerahan wilayah yang di klaim milik etnis Moro (MILF). Dan terakhir pada tahun 2014, Malaysia kembali menjadi mediator antara Pemerintah Filipina dan MILF. Sehingga tercapai sebuah kesepakatan damai diantara keduanya.

Indonesia dan Malaysia selaku aktor negara berperan besar dalam penyelesaian konflik berkepanjangan di Filina. Namun selain aktor negara, terdapat juga aktor non-state dalam upaya perdamaian di Filipina.

            Din Syamsudin dan Ormas Muhammadiyah adalah aktor non-state yang mencoba menjadi mediator upaya perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MILF. Din Syamsudin sebagai ketua Muhammadiyah terlibat langsung menengahi konflik dunia, yakni dengan aktif menjadi anggota the International Contact Group (ICG) yang memediasi dialog antara Pemerintah Filipina dan kelompok pejuang Islam Moro (MILF).  Pada tahun 2012, diadakan negosiasi antara Pemerintah Filipina dan MILF di Universitas Muhammadiyah Solo, Jawa Tengah.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya aktor negara yang mengupayakan perdamaian di Filipina. Namun juga dari aktor non-negara berupa individu dan organisasi massa.

Read More

21 Peringkat Universitas di Indonesia Versi Akreditasi BAN-PT

Selama ini kita tahu bahwa telah banyak situs web yang memperlihatkan peringkat Universitas di Indonesia. Namun tolak ukur yang digunakan bukan berdasarkan penilaian riil melainkan berdasarkan jumlah nama pencarian di Internet. Situs penyedia tersebut seperti Webometrics.

Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan peringkat Universitas berdasarkan penilaian akreditasi oleh "Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi". Yang menggunakan tolak ukur riil yang ditinjau dari berbagai aspek, seperti jumlah dosen,mahasiswa,fasilitas,prestasi dan sarana penunjang lainya. Perlu diketahui bahwa BAN-PT merupakan Badan Resmi penentu akreditasi Perguruan Tinggi dan bukan seperti Webomatrics yang tidak resmi dan tidak menggunakan tolak ukur yang tepat.

Maka kita lihat yuk daftar 21 Universitas Terbaik di Indonesia berdasarkan BAN-PT. Di Indonesia cuma terdapat 21 Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi A.

Nama Universitas_(nilai akreditasi)

1. Universitas Gajah Mada_378

2. Institut Pertanian Bogor _375

3. Universitas Sebelas Maret_ 372

4. Universitas Negeri Malang_ 372

5. Universitas Airlangga _371

6. Institut Teknologi Bandung 370

7. Institut Teknologi Sepuluh November_ 368

8. Universitas Hasanudin_ 368

9. Universitas Indonesia_ 367

10. Universitas Padjajaran_ 366

11. Universitas Andalas_ 365

12. Universitas Gunadarma_ 365

13. Universitas Islam Indonesia_ 365

14. Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang_ 364

15. Universitas Muhammadiyah Malang_ 364

16. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta_ 364

17. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta_ 363

18. Universitas Kristen Petra_ 363

19. Universitas Brawijaya_ 363

20. Universitas Diponegoro_ 361

21. Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta_ 361

Itulah 21 Peringkat Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, Kampus kamu masuk gak?

Sumber :  http://ban-pt.kemdiknas.go.id/hasil_aipt.php

Read More

Diplomasi Pro Rakyat Joko Widodo : “ Pentingnya Investor Asing Untuk Pembangunan Poros Maritim Indonesia”

Oleh : Bintar Mupiza

Indonesia adalah negara dengan tingkat perekonomian teratas di dunia dengan total pengeluaran global yang mencapai 2,3% mengungguli negara-negara lainya seperti Spanyol, Korsel dan Kanada berdasarkan laporan International Comparison Program (ICP) 2011[1], dengan demikian Indonesia adalah negara yang sangat diperhitungkan dalam perekonomian dunia, namun perkembangan ekonomi yang telah dicapai Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia , tolak ukur dari gagalnya tingkat perekonomian Indonesia adalah terdapat banyak jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan[2].

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah dituntaskan dari waktu ke waktu bahkan sejak reformasi, setiap pergantian kepemimpinan nasional, isu pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi agenda pertarungan kepentingan partai politik, terutama menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, meskipun Indonesia memiliki perekonomian yang besar yang didapatkan dari kebijakan luar ngeri berorientasi bisnis dan hubungan dagang antar negara tetapi pencapaian tersebut tidak memberikan dampak terhadap penuntasaan kemiskinan karena dalam menentukan kebijakan luar negeri, pemerintah kerap tidak melihat fakta nyata di tengah masyarakat Indonesia dan akhirnya kebijakan luar negeri tersebut merugikan masyarakat dan dampak yang didapatkan tidak lain adalah angka kemiskinan semakin meningkat.  Contoh kebijakan luar negeri yang tidak pro rakyat adalah ACFTA (ASEAN-CHINA Free Trade Area) dimana Tiongkok dan negara – negara di ASEAN menjalin perdaganan bebas termasuk Indonesia, tetapi apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki daya saing untuk melakukan perdagangan dengan Tiongkok mengingat bahwa posisi Indonesia dalam indeks daya saing dunia masih di bawah Malaysia dan Thailand di tahun 2014 [3], jika dibandingkan dengan kedua negara diatas Indonesia masih jauh tertingal, lalu bagaimana dengan kebijakan perdagangan bebas ASEAN - Tiongkok yang mana Indonesia dihadapkan dengan raksasa ekonomi dunia kedua yaitu Republik Rakyat Tiongkok tentu saja hal ini merupakan kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak pro rakyat dan hanya mementingkan pihak tertentu yang memiliki modal.

                  Kebijakan luar negeri yang dianggap tidak menguntungkan bagi rakyat tersebut membuat Presiden Joko Widodo berjanji akan membuat kebijakan luar negeri yang pro rakyat dan dalam pelaksanaan politik luar negerinya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat[4], dan salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin dilaksanakan oleh Joko Widodo adalah rencana tentang poros maritim Indonesia yaitu membangun maritim Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan cara mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama dan akan menggunakan kekayaan maritim yang akan digunakan sebesar–sebesarnya untuk kepentingan rakyat[5], tentu saja rencana presiden Joko Widodo tentang poros maritim Indonesia membutuhkan banyak dana, diperkirakan akan menelan dana yang besar untuk membangun sejumlah jalan sebesar 107,016 miliar dollar AS, rel kereta 23,352 miliar dollar AS, transportasi perkotaan sebesar 13,944 miliar dollar AS, transportasi laut 47,292 miliar dollar AS, dan feri-ASDP 7,644 miliar dollar AS selain itu, kebutuhan investasi tersebut juga diperlukan untuk pembangunan infrastrukur penerbangan sebesar 15,288 miliar dollar AS, listrik sebesar 9,720 miliar dollar AS, gas dan energi sebesar 44,940 dollar AS, sumber daya air 91,644 miliar dollar AS, sarana air bersih dan sampah 55,944 miliar dollar AS, perumahan 32, 256 miliar dollar AS dan IT 20,323 miliar dollar AS[6].semua dana tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur penunjang dalam menjalankan poros maritim Indonesia, oleh karena itu,  Joko Widodo sebagai kepala negara berusaha menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, pada tanggal 10 november 2014 di pertemuan APEC CEO Summit 2014 di China National Convention Center,Beijing, Joko Widodo berbicara dihadapan para pebisnis asing dan menawarkan peluang investasi kepada Investor asing untuk mendapatkan keuntungan yang besar di Indonesia[7], Joko Widodo juga menyampaikan rencananya itu juga di KTT ASEAN ke 25 di Myanmar serta akan kembali menawarkan peluang investasi asing pada pertemuan G-20 di Bribane, Australia[8].

                                                Keputusan Joko Widodo tersebut dianggap beberapa kalangan sebagai tindakan yang menyerahkan pembuluh darah Indonesia ke tangan asing karena dengan begitu maka asing akan mudah menguasai perdagangan Indonesia serta dapat mengontrol perekonomian Indonesia [9]. Tentu saja permasalahan ini sangat dilematis mengingat jika menunggu investor domestik maka tidak akan ada yang akan menanamkan modalnya serta, selama ini investor domestik di Indonesia enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti pembagunan sarana-sarana vital[10], maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing.

                  Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat akan menjadi lebih terampil, sehingga dapat meningkatkan marginal produktifitasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional. dengan demikian, kehadiran Investor asing di Indonesia sangat diperlukan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan,pelabuhan udara dan objek vital lainya berbeda dengan investasi di bidang lainya seperti perkebunan yang keuntunganya hanya dirasakan oleh investor tetapi juga dirasakan masyarakat karena akan dengan adanya pelabuhan-pelabuhan dan objek transportasi lainya akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan nasional[11], dengan begitu alasan Joko Widodo mengundang Investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia sangat beralasan yaitu demi pemerataan pembangunan dan optimalisasi potensi kelautan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, selain itu kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai soft diplomacy antara Indonesia dan negara-negara di dunia yang secara tidak langsung diwakilkan oleh para investor dari negara asing yang mewakili negara masing-masing.

---

[1] World Bank Menyatakan Bahwa Indonesia Masuk ke Dalam Jajaran 10 Negara Dengan Ekonomi Terbesar di Dunia,  Posted 6 May 2014, viewed 14 November 2014. “ http://startupbisnis.com/ekonomi-indonesia-world-bank-menyatakan-bahwa-indonesia-masuk-ke-dalam-jajaran-10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia/ “

[2] Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat : Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi NeoLiberalisme, Posted 15 July 2009, Viewed 14 November 2014, “ http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/61-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidakberdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme.html”

[3] Peringkat 34 dari 144 Negara, Indeks Daya Saing Indonesia Kembali Meningkat, Posted 18 September 2014, Viewed  14 November 2014, “ http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peringkat-34-dari-144-negara-indeks-daya-saing-indonesia-kembali-meningkat”

[4] “Ranny Virginia Utami”, “ Menlu Baru Indonesia Terapkan Diplomasi Pro Rakyat”, Posted 29 August 2014, Viewed 14 November 2014, “ http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029153858-127-8734/menlu-baru-ri-terapkan-diplomasi-pro-rakyat/”

[5] “Aries Setiawan”, “Pidato Lengkap Jokowi di KTT ASEAN Soal Poros Maritim”, Posted 14 November, Viewed 14 November 2014, “ http://dunia.news.viva.co.id/news/read/558043-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-asean-soal-poros-maritim”

[6] “ Hilda B Alexander “, “Jokowi Prioritaskan Tol Laut, Bagaimana Nasib Infrastruktur Darat?”, Posted 31 October 2014, Viewed 14 November 2014, “http://properti.kompas.com/read/2014/10/31/070000221/Jokowi.Prioritaskan.Tol.Laut.Bagaimana.Nasib.Infrastruktur.Darat

[7] Jokowi Undang CEO Dunia Berinvestasi di 4 Sektor, Posted 10 November 2014, Viewed 14 November 2014, http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/078620808/Jokowi-Undang-CEO-Dunia-Berinvestasi-di-4-Sektor

[8] “ Rachmadin Ismail”, “ Ini Yang Akan Dibicarakan oleh Jokowi di KTT G20”,Posted 14 November 2014,Viewed 14 November 2014”,” https://finance.detik.com/read/2014/11/14/211333/2749040/4/ini-yang-akan-dibicarakan-oleh-jokowi-di-ktt-g20 “.

[9] Ajak Asing Investasi,Jokowi Serahkan Pembuluh Darah Indonesia,Posted 12 November,Viewed 14 November 2014, “ http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/12/newigi-ajak-asing-investasi-jokowi-serahkan-pembuluh-darah-indonesia”.

[10] Denicha Alviana,R 2014, “Pengaruh,Dampak,Serta Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia”, Downloaded and Viewed on 14 November 2014, pp 11, “ http://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/”.

[11]  Denicha Alviana, R 2014, “Pengaruh,Dampak,Serta Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia”,Downloaded and Viewed on 14 November 2014, “ http://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/”.

Read More

Diplomasi Australia dalam upaya membebaskan Duo Bali Nine dari Hukuman Mati di Indonesia

Oleh : Bintar Mupiza

Hubungan antara Australia dan Indonesia akhir-akhir ini mulai tidak stabil. Hal itu dikarenakan sikap Indonesia yang menolak untuk memberi pengampunan terhadap dua warga negara Australia yang terancam hukuman mati di Indonesia. Dua warga negara Australia tersebut adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Mereka berdua merupakan anggota jaringan Bali Nine, sebuah kelompok kriminal yang berusaha menyelundupkan Narkoba dari Indonesia menuju Australia. 

            Jaringan Bali Nine ditangkap pada 17 April 2005 di Provinsi Bali. Kemudian Pada 13 Februari 2006, Pengadilan Negeri Denpasar Bali memvonis keduanya dengan hukuman mati. Namun tidak serta merta kedua anggota Bali Nine menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Pada tanggal 26 April 2006, keduanya mengajukan banding Mahkamah Agung tetapi vonis yang dijatuhkan masih sama dengan keputusan sebelumnya.

Segala cara hukum sudah ditempuh oleh pihak kuasa hukum duo Bali Nine untuk mengagalkan vonis pengadilan, dengan upaya terakhir yaitu mengajukan grasi ke Presiden Jokowi. Namun lagi-lagi upaya ini tidak membuahkan hasil bagi pembebasan keduanya dari hukuman mati.  Langkah selanjutnya yang ditempuh untuk membebaskan dua anggota Bali Nine ini ialah dengan diplomasi antara dua negara, yaitu antar negara asal Bali Nine Australia dan negara dimana Dua Bali Nine akan dieksekusi, Indonesia. 

Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abott melakukan berbagai cara untuk berdiplomasi dengan Indonesia guna membebaskan Dua anggota Bali Nine. Langkah pertama yang dilakukan Australia adalah pendekatan antar kepala negara. Dalam upaya pembebasan dua warga negaranya, Perdana Menteri Tony Abott menelpon secara langsung kepada Presiden Jokowi untuk meminta agar Indonesia mengampuni dua warga negaranya. Hal itu diikuti oleh Menlu Australia, Julia Bishop yang juga menelpon menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi. Namun upaya ini gagal karena Jokowi secara tegas menolak pengampunan terhadap keduanya.

            Langkah kedua, Australia mengancam akan memboikot salah satu tempat wisata terindah di Indonesia yaitu Bali. Bahkan pemerintah Australia sudah menkampanyekan boikot terhadap Bali di Media Sosial Twitter jika Indonesia tidak mengampuni kedua terpidana. Tetapi hal ini tidak berhasil, karena mayoritas rakyat Australia tidak ingin bergabung dalam  boikot terhadap Bali. Setelah gagal menggunakan jurus Boikot Bali. 

            Kemudian pemerintah Austarlia menggunakan Langkah ketiga yaitu Meminta bantuan kepada PBB untuk menyerukan supaya pemerintah Indonesia menghentikan hukuman mati dan memberikan pengampunan dan hal ini disampaikan Sekjen PBB, Ban Ki-moon , dimana dia menghimbau agar pemerintah Indonesia menghentikan pelaksanaan hukuman mati. Namun Indonesia membalas himbauan Sekjen PBB ini bahwa Indonesia tidak akan menghentikan hukuman mati. Karena hal tersebut merupakan wilayah kedaulatan hukum di Indonesia, dan Indonesia juga berasalan bahwa hukuman mati masih diterapkan beberapa negara di dunia termasuk Amerika Serikat. Dengan alasan ini, Indonesia bersikeras bahwa tetap akan melaksanakan hukuman mati.

            Setelah langkah Australia yang mengancam tidak dapat meluluhkan hukum di Indonesia, Pemerintah Australia menggunakan Langkah Keenam, yaitu dengan mengungkit kembali bantuan Tsunami yang di berikan oleh pemerintah Australia pada saat terjadi Tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu. Pemerintah Australia meminta, sebagai sahabat baik yang saling membantu. Sebaiknya Indonesia dapat membalas kebaikan Australia di masa lalu dengan memberi pengampunan terhadap dua anggota Bali Nine. Namun lagi-lagi, upaya Australia ini justru mempermalukan Australia sendiri. Karena rakyat Indonesia menganggap himbauan ini sebagai niat buruk Australia, dan kemudian munculah gerakan Koin untuk Australaia sebagai Sarkasme atas tindakan Tony Aboott.

            Langkah ketujuh Australia adalah dengan mengirimkan Grand Mufti Sunni of Australia ke Indonesia.  Australia menyadari bahwa salah satu alasan Jokowi bersikeras untuk melaksanakan hukuman mati adalah karena adanya dukungan dari Kyai NU dan Muhammadiyah. Sehingga Australia yang melihat kesempatan ini menggunakan Ulama Islam sebagai pendekatan diplomasi untuk menawar eksekusi mati terhadap Bali Nine. Tetapi upaya ini juga gagal, karena Grand Mufti Australia hanya diberi kesempatan untuk bertemu dengan menteri agama yang tidak memiliki kewenangan apapun terhadap keputusan eksekusi Bali Nine.

            Langkah kedelapan yang ditempuh Australia adalah dengan menawarkan Barter tahanan Indonesia di Australia yang akan ditukar dengan dua anggota Bali Nine untuk tidak dieksekusi mati di Indonesia. Tentu saja, hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia karena, tidak sedang dalam perang. Sehingga tukar tahanan sangat tidak tepat. Langkah kesepuluh yang dilakukan Australia adalah dengan memohon kepada Indonesia agar tidak mengeksekusi mati duo Bali Nine. Dan sebagai kompensasinya, Australia kan membiayai kebutuhan seumur hidup duo Bali Nine di Penjara. Dan Upaya terakhir ini juga ditolak oleh pemerintah Indonesia.

            Pemerintah Australia mengupayakan pembebasan terhadap anggota duo Bali Nine dengan pendekatan diplomasi yang bervariasi. Namun semua itu tidak dapat meluluhkan pemerintah Indonesia, yang berasalan bahwa Kedaulatan hukum di Indonesia tidak dapat di intervensi oleh negara lain. Dan sekarang dengan beberapa diplomasi tambahan seperti, akan mengancam membeberkan rahasia Jokowi di Pilpres 2014. Nampaknya membuat pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati. Meskipun pemerintah membantah kabar ini. Dan untuk kepastian waktu eksekusi mati menunggu gugatan terakhir kuasa hukum Bali Nine terhadap Keputusan Jokowi yang menolak menerima Grasi tanpa mempelajari isi Grasi terlebih dahulu.

Read More