Kebijakan Politik Luar Negeri Oman Dibawah Sultan Qaboos Ditengah Persaingan Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah

Abstrak

Secara politik, kawasan Timur Tengah berada dalam dua kubu berlawanan. Kubu Arab Saudi yang didukung oleh negara-negara dan pemerintah Sunni. Sementara kubu kedua dipimpin oleh Iran yang di ikuti oleh segelintir negara, tokoh oposisi, dan organisasi politik bersenjata. Rivalitas dua kubu juga mengambarkan persaingan antara Arab Saudi dan Iran di kawasan ini. Tak jarang kedua negara berkonfrontasi secara langsung. Namun pola persaingan kedua negara banyak terjadi di negara ketiga, dimana kedua negara berusaha untuk memperluas pengaruhnya. Meskipun demikian, terdapat satu negara muslim netral yang tidak memihak pada salah satu kubu. Kesultanan Oman dalam setiap kebijakan luar negerinya selalu berusaha untuk netral dalam menyikapi persaingan Arab Saudi dan Iran. Sultan Qaboos sebagai pemimpin Oman juga tak pernah membuat kebijakan luar negeri yang bersifat High Politics. Pehamaman agama di Oman telah membuat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan Sultan Qaboos dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Sehingga Oman tetap menjadi negara netral dan tak terkena dampak persaingan Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah.

Kata-kata kunci : Arab Saudi, Iran, Sunni, Syiah, Oman Foreign Policy

Pendahuluan

Setelah terjadinya revolusi Islam Iran tahun 1979, terjadi pergantian kekuasaan sekaligus sistem di negara Iran. Pergantian kekuasaan dari tangan kaum sekuler ke tangan ulama Syiah telah menjadi turning point (Gambrell J. , 2016) yang mana tidak hanya berpengaruh terhadap politik dalam negeri melainkan politik di Timur Tengah. Iran sebelum revolusi merupakan sekutu dekat negara-negara barat termasuk Amerika Serikat (Katzman, 2016. ) dan juga negara-negara Arab di kawasan teluk. Sokongan yang diberikan tak hanya terbatas pada aspek keamanan. Namun negara-negara Barat juga terbukti membantu Iran dalam mengembangkan nuklir menjadi pembangkit listrik alternatif. Hingga kemudian program ini berhenti setelah terjadinya revolusi.

Terjadinya revolusi telah membawa perubahan peta politik di kawasan Timur Tengah. Sebelum terjadinya revolusi, kawasan Timur Tengah hanya menghadapi rivalitas yang muncul dari kaum ideologi kiri (sosialis-komunis). Yang mana berusaha untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada. Di lain sisi, Agresi militer Uni Soviet juga menambah ancaman terhadap kawasan ini. Secara politik negara-negara di Teluk termasuk Iran (kecuali Irak dan Suriah) pada masa tersebut secara politik berafiliasi dengan Amerika Serikat. Namun setelah terjadinya revolusi Islam Iran 1979, terjadi perubahan mendasar.

Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ruhulloh Khomeini telah membawa negara Iran menjadi negara Islam yang menganut mahzab Syiah Imam Dua Belas. Munculnya Iran sebagai negara agama “Syiah” telah mendorong kekhawatiran negara teluk lainya. Arab Saudi sebagai negara Sunni Wahabi merupakan salah satu negara yang paling cemas terkait perkembangan Iran menjadi negara berpaham Syiah. Negara yang dulu menjadi salah satu mitra terbaik, kini berubah menjadi salah satu negara yang dianggap rival yang selalu dicurigai.

Kekhawatiran Arab Saudi tidak hanya berhenti pada 10 tahun pertama berdirinya Republik Islam Iran. Melainkan terus berlanjut hingga sekarang. Arab Saudi memandang Iran sebagai rival yang mana pengaruhnya telah meluas hingga Lebanon. Sementara Iran juga memandang Arab Saudi sebagai rival yang memimpin koalisi militer negara-negara yang mayoritas berpenduduk Sunni.

Persaingan keduanya seakan telah membuat dua blok besar. Blok pertama adalah negara-negara Arab yang mengekor kepada Arab Saudi. Dan kedua, kelompok pemberontak dan militan yang menyokong Iran. Ditengah persaingan antara dua blok besar di Timur Tengah. Terdapat negara di Timur Tengah yang menunjukkan sikap netralnya. Kesultanan Oman merupakan satu-satunya negara muslim di Timur Tengah yang bersikap netral menyikapi persaingan Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran di kawasan. Netralnya Oman dalam menyikapi persaingan dua negara rival di Timur Tengah telah memantik pertanyaan. Mengapa Kebijakan Politik Luar Negeri Oman di bawah Sultan Qaboos tetap netral menyikapi persaingan Iran dan Saudi?.

Persaingan Iran – Arab Saudi di Timur Tengah

Dinamika hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi menunjukkan perubahan yang  signifikan setelah terjadinya revolusi Islam Iran 1979. Pada Iran berubah menjadi sebuah Republik Islam yang berhaluan Syiah, dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Raja Khalid (penguasa Saudi) mengirimkan ucapan selamat yang menyerukan solidaritas umat Islam bisa menjadi jembatan bagi hubungan dua negara (Hussein, 2000). Sambutan yang baik dari penguasa Saudi menunjukkan adanya niatan baik untuk menjalin hubungan dengan Iran. Meskipun begitu, pengaruh revolusi Islam Iran yang luas, tidak hanya menginspirasi beberapa pihak untuk mendukung Iran. Namun ada upaya pemerintah Iran untuk mengekspor revolusi Islam Iran ke negara lainya, termasuk Arab Saudi (Schwanitz). Hal tersebut merupakan salah satu alasan Arab Saudi ingin menjalin hubungan yang baik dengan Iran. Karena bukan tidak mungkin pengaruh Revolusi Islam Iran dapat menjangkau wilayah Arab Saudi bagian selatan yang mayoritas Syiah.

Kekhawatiran Arab Saudi juga bukan tak berdasar. Hal ini karena pernyataan Khomeini dalam beberapa kesempatan yang mengatakan bahwa Islam dan Monarki adalah hal yang asing dalam Islam (Schwanitz). Hal asing yang dimaksud merujuk pada sistem monarki yang tak diajarkan oleh nabi. Lebih lanjut, Khomeini juga menyebut muslim Arab Saudi sebagai American Islam. Penyebutan ini berdasar pada hubungan mesra rezim Saudi dan Amerika Serikat.

Wahabi - Syiah

Menurut Furtig sikap Ayatullah Khomeini tak jauh dari sikap sebagian rakyat Iran yang menggambarkan Arab Saudi sebagai penganut Wahabi. Dan wahabi dianggap sebagai sekte yang tersesat (Schwanitz). Ayatullah Montazeri yang dianggap sebagai calon pengganti Khomeini menganggap bahwa Wahabi merupakan sekte menyimpang, yang mendorong muslim untuk berperang satu sama lain. Dia menambahkan bahwa wahabi adalah sekte yang tidak berpedoman baik pada Quran ataupun Islam. Dan Wahabi dianggap upaya untuk menhapuskan Islam dalam sejarah. Oleh karena itu Syiah dan Sunni harus menolak keberadaan mereka (wahabi) (Schwanitz).

Dari penyataan petinggi Iran, menunjukkan bahwa ketidaksukaan terhadap Arab Saudi lebih termotivasi karena dua hal. Pertama karena Arab Saudi dianggap sebagai monarki, yang mana tak merupakan hal yang asing dalam Islam. Kedua karena Arab Saudi dianggap sebagai sekte sesat (Wahabi) yang tak berpedoman pada Islam dan Quran. Ketiga karena Arab Saudi merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya ketidaksukaan ini, membuat hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Dan seiring waktu, menjadikan dua negara sebagai Rival di kawasan Timur Tengah dan lebih khusunya di kawasan Teluk.

Kerusuhan Bahrain 2011

Kerusuhan di Bahran dapat menjadi pemicu meluasnya persaingan Arab Saudi dan Iran di kawasan. Sejalan dengan adanya Arab Spring yang menumbangkan rezim-rezim diktator di Timur Tengah. Kerajaan Bahrain juga mendapat dampak dari Arab Spring. Bahrain yang merupakan sebuah negara yang dikontrol oleh keluarga kerajaan yang beragama Islam Sunni. Sementara mayoritas rakyat Bahrain merupakan penganut Syiah Imam Dua Belas.

Ketika rakyat yang berhaluan Syiah turun ke jalan untuk menuntut keluarga kerajaan untuk mundur dari pemerintahan. Arab Saudi sebagai sekutu keluarga kerajaan Bahrain mengirimkan 1000 tentara beserta Tank tempur ke Bahrain (Wegerhoff, 2015). Motif yang dilakukan Arab Saudi dalam mengirimkan tentara ke Bahrain adalah untuk melindungi tahkta keluarga Sunni dari pengkianat Syiah (Wegerhoff, 2015).

Intervensi Arab Saudi di Bahrain dikecam keras oleh Iran (Detiknews, 2011). Reaksi oleh Iran mendapat tanggapan yang serius dari keluarga Kerajaan Bahrain. Dengan memanggil duta besar Bahrain di Iran (Al-Jazeera, 2016). Hal tersebut dilakukan sebagai protes keras Manama terhadap intervensi Tehran.  Bahkan setelah Iran mengumumkan kecaman terhadap intervensi Arab Saudi. Negara-negara Arab mengadakan pertemuan untuk membahas intervensi Iran.

Dari kerusuhan di Bahrain yang menyerukan rezim Sunni untuk mundur dari takhta, tidak hanya di dorong oleh pengaruh Arab Spring. Melainkan dorongan dari beberapa Ulama Syiah Bahrain yang menentang kerajaan Bahrain. Di lain sisi, keluarga Bahrain bertindak keras dengan menaham beberapa Ulama Syiah yang menyerukan perlawanan.

Dari kerusuhan yang terjadi di Bahrain, tidak dapat hanya dilihat sebagai masalah politik dalam negeri. Melainkan sudah di dorong oleh sentiment sektarian, Sunni dan Syiah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya intervensi militer oleh Arab Saudi di Bahrain untuk menekan demonstran di Manama. Alasan yang digunakan oleh Arab Saudi yaitu untuk menangkap pengkhianat Syiah. Sementara Iran sebagai negara Syiah, mendukung perlawanan rakyat Bahrain yang Syiah untuk menuntut rezim Bahrain mundur. Dari kasus Bahrain dapat dilihat betapa besar rivalitas dua negara, Arab Saudi dan Iran.

Konflik Suriah dan Yaman

            Persaingan Iran dan Arab Saudi sangat terlihat pada konflik yang terjadi di Suriah dan Yaman. Kedua pihak memiliki posisi silang menyikapi konflik di Suriah dan Yaman. Pada konflik Yaman, Iran mendukung secara politk dan militer kepada kelompok pemberontak Al-Houthi untuk menggunlingkan presiden Yaman yang sah, yaitu Ali Mansur Hadi. Kelompok Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berhaluan Syiah. Oleh karena persamaan tersebut, Iran mendukung penuh Houthi. Sementara itu, Arab Saudi menunjukkan dukungan terhadap pemerintah sah Yaman, yaitu kubu presiden Ali Mansur Hadi. Dukungan Arab Saudi yaitu dengan menyediakan tempat bagi presiden Mansur Hadi untuk mendirikan pemerintahan pengasingan. Lebih jauh, Arab Saudi sampai melakukan operasi militer di Yaman untuk merebut Yaman dari penguasaan kelompok Houthi.

            Pada konflik Suriah, persaingan Arab Saudi dan Iran juga terlihat sangat menojol. Kerajaan Arab Saudi menginginkan penguasa Suriah yang resmi, Bashar Assad untuk mundur dari jabatanya. Sementara Iran menolak terjadinya revolusi rakyat dalam menggulingkan Bashar Assad.       Arab Saudi dengan jelas menginginkan Bashar Assad untuk mundur dari jabatanya. Tidak hanya upaya diplomasi yang dilakukan oleh Saudi dalam rangka menumbangkan Bashar Assad. Melainkan juga mendukung secara penuh kelompok pemberontak Sunni baik secara persenjataan maupun politik. Sementara itu, pihak Iran mendukung penuh Bashar Assad. Hal ini dikarenakan Suriah merupakan sekutu strategis Iran di Timur Tengah. Selain itu, Bashar Assad juga merupakan penganut Syiah. Sehingga Iran gigih dalam mempertahankan rezim Bashar Assad.

            Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik Yaman dan Suriah merupakan bukti dari rivalitas kedua negara di kawasan Timur Tengah. Yaman dan Suriah sebagai pihak ketiga dijadikan tempat kedua negara dalam mendapatkan pengaruh.

Koalisi Islam “Sunni”

Pada 15 Desember 2015, Arab Saudi menginisiasi pembentukan koalisi negara Islam. Koalisi ini secara resmi bernama Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT). Pembentukan koalisi militer ini bertujuan untuk melawan apa yang disebut gerakan terorisme oleh Arab Saudi. Koalisi ini berhasil menghimpun 36 negara.

List Negara Anggota Koalisi Islam (Anonymous)
Bahrain	Bangladesh	Benin	Chad	Comoros
Pantai Gading	Djibouti	Mesir	Gabon	Guinea
Jordania	Kuwait	Lebanon	Libya	Malaysia
Maladewa	Mali	Mauritania	Maroko	Niger
Nigeria	Pakistan	Otoritas Palestina	Qatar	Arab Saudi
Senengal	Sierra Leone	Somalia	Sudan	Togo
Tunisia	Turki	Uni Emirat Arab	Yaman (pengasingan)	Pakistan

Uniknya dalam anggota koalisi diatas tidak terdapat negara dengan pemerintahan “Syiah” yang bergabung. Padahal nama dari persekutuan ini adalah koalisi Islam. Secara tidak langsung dengan pembentukan kolisi Islam “Sunni”. Dibanding sebuah koalisi Islam. Masuknya pemberontak Al-Houthi kedalam salah satu target mungkin dapat dijadikan alasan mengapa negara syiah, utamanya Iran menolak untuk bergabung. Dengan pembentukan koalisi ini menunjukkan kepemimpinan Arab Saudi atas kawasan Timur Tengah bahkan meluas hingga kawasan Afrika Barat dan Tengah.

Irak sebagai sebuah negara yang dikontrol oleh Syiah juga menolak untuk bergabung dengan koalisi ini. Bahkan salah satu anggota parlemen  Irak komisi pertahanan mengatakan. Bahwa koalisi bentukan Saudi merupakan koalisi sektarian (Euronews, 16). Yang mana merujuk pada Sunni. Sehingga terlihat jelas bahwa pembentukan koalisi ini lebih di dorong pada sentiment rivalitas Sunni Arab Saudi dan Syiah Iran di kawasan Timur Tengah.

Eksekusi Al-Nimr

            Pada awal tahun 2016, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengeksekusi mati Al-Nimr, salah satu tokoh oposisi dan ulama Syiah di Arab Saudi. Al-Nimr menghabiskan sebagian hidunya untuk belajar dan tinggal di Iran. Sehingga banyak terpengaruh oleh ideologi Iran. Al-Nimr juga kerap dituding sebagai boneka Iran di Arab Saudi[1] ^{(Al-Monitor, 17)}.

            Eksekusi terhadap Al-Nimr telah mendapat reaksi luas dari rakyat Iran. Begitupun reaksi dating dari pemimpin agung Iran. Ayatullah khamenei mengecam keras keputusan Arab Saudi ini. Aksi protes  berakhir dengan insiden pembakaran kantor duta besar Arab Saudi di Iran. Pemerintah Arab Saudi menuding bahwa otoritas Iran sengaja membiarkan peristiwa pembakaran. Yang mana kemudian Arab Saudi memutuskan untuk menarik duta besar, serta memutuskan hubungan dengan Iran. Dan member waktu 48 jam bagi diplomat Iran untuk meninggalkan Iran.

            Dengan adanya reaksi keras dari Iran serta reaksi balas dari Arab Saudi yang juga keras menunjukan bahwa kedua negara memiliki rivalitas yang tinggi diantara kedua negara. Beberapa peristiwa juga menunjukkan bahwa persaingan antara Arab Saudi dan Iran di dorong oleh sentimen perbedaan Mahzab Islam. Dan juga diketahui pula kedua negara tersebut mengadopsi Islam sebagai filosofi Islam. Dimana Arab Saudi dengan Sunni “Wahabi” dan Iran dengan Syiah Imam Dua Belas.

Politik Luar Negeri Kesultanan Oman Masa Sultan Qaboos

            Kesultanan Oman merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di kawasan Timur Tengah. Secara geografis wilayah Oman merupakan bagian dari jazirah Arabia, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pemerintahan Oman dipimpin oleh seorang Sultan. Yang memegang kekuasaan absolut terhadap segala urusan kerajaan. Suksesi di kesultanan Oman berada penuh di tangan Sultan. Hal ini yang membedakan dengan monarki lain di Timur Tengah.

            Dalam sejarah Kesultanan Oman, terjadi masa perubahan dimana Oman membuka diri terhadap kerjasama internasional. Masa ini disebut sebagai perubahan Oman menjadi negara lebih terbuka. Perubahan yang terjadi di Oman tak terlepas dari peran Sultan Qaboos. Yang kini menjabat sebagai Sultan Oman.

Sultan  Qaboos bin Said Al-Busaidi menjabat sebagai Sultan Oman sejak 23 Juli 1970 (CIA).  Naik takhtanya Sultan Qaboos menggantikan kepemimpinan ayahnya. Pada tahun tersebut Oman juga tengah melakukan modernisasi di berbagai bidang baik secara ekonomi dan militer. Sebelumnya Kesultanan Oman dikenal sebagai negara yang tertutup dari dunia luar (Kechician).      Kepemimpinan Sultan Qaboos merupakan fase yang penting setelah terjadinya masa transisi. Karena Kesultanan Oman mulai terbuka dan menjadi bagian dari masyarakat internasional.

Sejak dipimpin oleh Sultan Qaboos, Oman menjalankan Prinsip politik luar negeri yang menolak untuk melakukan intervensi terhadap urusan domestik negara lain (Kechician). Prinsip ini telah menjadi landasan dasar bagi kebijakan luar negeri Oman di bawah Sultan Qaboos. Dengan menempatkan Oman sebagai negara yang menolak intervensi, maka jelas posisi Oman netral di Timur Tengah.

Sikap netral Oman ditunjukkan ketika Iran melakukan pendudukan terhadap dua pulau milik Uni Emirat Arab pada tahun 1971. Yang mana Oman tak mempermasalahkan hal itu. Justru dengan adanya peristiwa ini menyebabkan hubungan diplomatik Iran dan Oman semakin dekat. Sultan Qaboos melihat pencaplokan wilayah UEA oleh Iran bukan sebagai ancaman. Melainkan sebagai momen untuk membicarakan batas wilayah perbatasan. Sehingga tercapailah perjanjian yang membahas wilayah perbatasan Oman dan Iran. Lebih lanjut, hubungan kedua negara semakin membaik. Dimana Iran memberikan bantuan kepada Oman untuk melawan kelompok pemberontak komunis, Dhuhar.

Meskipun hubungan dengan Iran semakin dekat. Namun Oman tak begitu saja melupakan negara-negara Arab.  Sikap netral Oman tercermin dengan bergabung ke dalam Liga Negara Arab pada tahun 1971. Tahun dimana Iran melakukan pendudukan terhadap dua pulau milik Uni Emirat Arab (Kechician). Kedekatan Oman dan Iran juga tak begitu berpengaruh terhadap hubungan dengan negara-negara Arab. Selain diterimanya Oman sebagai negara LNA, Oman juga semakin dekat dengan negara teluk lainya pada periode tahun 1976-1980 (Kechician). Selain itu, ketika terjadinya perjanjian damai antara Mesir dan Israel pada tahun 1978. Telah membuat banyak negara teluk memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir. Karena Mesir telah mengakui Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Dalam menyikapi hal ini, Oman merupakan salah satu dari tiga negara negara Arab yang tak ikut memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Oman berhubungan dekat dengan negara-negara Arab lainya, tapi ketika menghadapi kasus tertentu (seperti Camp David). Oman tak mengikuti reaksi yang sama dari kebanyakan negara Arab.

Kebijakan politik luar negeri Oman yang netral tetap berjalan setelah naiknya Ayatollah Khumaini sebagai pemimpin Iran. Sultan Qaboos memilih untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Iran. Bentuk konkret dari kebijakan Sultan Qaboos adalah mengusulkan $100 juta untuk melindungi Selat Hormuz yang memisahkan Iran dan negara-negara Arab agar terjauh dari konflik. Meskipun begitu, ide yang menengahi dua kepentingan besar ini tidak dihiraukan oleh negara-negara arab seperti Arab Saudi dan Bahrain. Seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, persaingan Arab Saudi dan Iran sudah dimulai sejak revolusi Islam Iran, yang di dorong oleh persaingan kepentingan.

Selain itu, dalam menyikapi perang Irak – Iran, Oman memilih untuk tidak berpihak. Di kala negara-negara Arab Sunni mendukung Irak melawan Iran. Kebijakan politik luar negeri Oman tetap pada porosnya yaitu poros netral (Kechician).      

Dalam persaingan Arab Saudi dan Iran di tahun 2000-an, Oman dibawah kepemimpinan Sultan Qaboos tetap menjadi negara netral. Seperti dalam menyikapi pembentukan koalisi negara Islam “Sunni” bentukan Arab Saudi yang dikecam oleh Iran dan Irak. Oman memilih untuk tak bergabung di dalamnya. Selain itu, Oman juga tak terlibat dalam perang di Yaman dan Suriah. Sementara hampir semua negara Arab terlibat dalam perang di dua negara tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi Oman dalam menjadi negara netral ditengah persaingan Iran dan Arab Saudi.

Ibadi Sebagai Mahzab Resmi Oman

            Kesultanan Oman merupakan sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mahzab Ibadi (CIA F. ). Mahzab ini berbeda dari dua mayoritas mahzab yang dianut oleh umat Islam di dunia, yang mana secara garis besar terbagi menjadi dua. Yaitu Sunni dan Syiah. Kesultanan Oman menjadi satu-satunya negara yang menjadikan Ibadi sebagai mahzab resmi di dunia.
            Secara garis besar mahzab ini tak mempermasalahkan soal perbedaan mahzab. Karena Ibadi percaya bahwa yang berhak menentukan benar tidaknya suatu ajaran dalam Islam adalah Tuhan. Sehingga dalam praktiknya, muslim Ibadi lebih toleran kepada penganut mahzab lainya seperti Sunni dan Syiah.

Sunni – Syiah di Oman

            Sunni dan Syiah dapat hidup berdampingan di Kesultanan Oman. Hal ini tidak terlepas dari Ibadi sebagai mahzab mayoritas umat Islam di Oman. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Ibadi menolak penghakiman terhadap kelompok mahzab lain. Karena hanya Ibadi percaya bahwa tuhan yang berhak menentukanya.

            Fenomena toleransi di Oman tentu saja berbanding terbalik dengan negara-negara Sunni dan Syiah. Di Arab Saudi, pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kaum Syiah di Saudi Selatan. Bahkan sampai mengeksekusi ulama Syiah Al-Nimr. Sebaliknya di Iran, rezim Syiah yang ada di Iran menekan minoritas Sunni (Germany, 2016). Sentimen kepada mahzab minoritas masih sering ditemukan di negara-negara yang mana mahzab tertentu memiliki posisi yang kuat. Kehadiran Ibadi dapat menjadi mahzab alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi permusuhan yang terjadi antara Sunni dan Syiah.     

Pengaruh Islam Ibadi dalam Kebijakan Politik Luar Negeri

            Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa persaingan antara Arab Saudi dan Iran di dorong oleh sentiment mahzab. Contoh konkret dimana sentimen mahzab berperan dapat ditemukan dalam kasus Bahrain, Yaman dan Suriah. Arab Saudi yang menjadi pemimpin Sunni dan Iran sebagai pemimpin kelompok Syiah saling berebut kekuasaan dan pengaruh di Timur Tengah.     Dari seluruh negara di Timur Tengah, mahzab penguasa berpengaruh besar dalam penentuan kebijkan politik luar negeri. Sehingga negara-negara Timur Tengah yang terbagi dalam kelompok Sunni dan Syiah cenderung condong kepada salah satunya. Ibadi sebagai mahzab resmi Oman telah berpengaruh dalam penentuan kebijakan luar negeri Oman. Tokoh Sultan Qaboos sebagai penganut ibadi taat telah mengikuti teologi Ibadi yang menyatakan bahwa hanya tuhanlah yang dapat menjadi hakim tentang perbedaan dalam mahzab Islam. Hal ini diperkuat oleh Kechianni dalam “A Unique Foreign Policy Produces a Key Player in Middle Eastern and Global Diplomacy” dia menyatakan bahwa netralitas kebijakan politik luar negeri Oman di dorong oleh praktik Islam Ibadi (Kechician).

            Dalam pidato kenegaraan pada tahun 1994, Sultan Qaboos menekankan kepada rakyat Oman untuk mengikuti nilai-nilai Islam Ibadi yang terjauh dari sikap fanatik dan lebih toleran terhadap mahzab Islam lainya (Kechician). Dari kutipan pidato Sultan Qaboos terlihat bahwa kebijakan politik luar negeri Oman yang netral tak terlepas dari mahzab Ibadi yang mengajrkan toleransi pada mahzab lainya. Pada praktiknya, toleransi terhadap mahzab lain tak hanya terjadi dalam domestik Oman. Melainkan juga diterapkan pada level International. Dalam hal ini, Oman menjadikan Ibadi sebagai World View terhadap setiap kebijakan yang diambil.

            Menyoal rivalitas Saudi Arabia dan Iran sebagai representasi persaingan Sunni dan Syiah di Timur Tengah. Kebijakan Oman yang netral menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang besar dari Mahzab Ibadi. Hal ini sebagai konsekuensi dijadikanya Ibadi sebagai mahzab resmi dan juga pemahaman Sultan Qaboos yang kuat terhadap mahzab Ibadi.

Penutup         

            Persaingan antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran telah berpengaruh besar dalam kondisi politik di Timur Tengah. Dampak yang terjadi akibat persaingan tersebut terdapat di beberapa negara. Bahkan kedua negara sampai terlibat dalam proxy war di Suriah dan Yaman. Selain itu, Arab Saudi menjadi pemimpin bagi beberapa negara di Timur Tengah. Hal yang sama juga berlaku pada Iran. Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik garis besar bahwa persaingan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran di dorong akibat perbedaan aliran Islam yang dianut oleh Arab Saudi yaitu Sunni Wahabi dan Syiah Iran. Dalam menyikapi rivalitas Arab Saudi dan Iran, negara-negara di Timur Tengah terbagi menjadi dua kubu. Yaitu kubu pendukung Arab Saudi dan Iran.

            Sementara itu, terdapat Kesultanan Oman yang mana tidak memihak kepada salah satu pihak. Posisi Oman yang konsisten di dorong oleh mahzab resmi yang dianut, yaitu Ibadi. Mahzab Ibadi percaya bahwa perbedaan antar mahzab biarlah Tuhan yang menghakimi. Sementara manusia tidak boleh menghakiminya. Hal ini telah mendorong toleransi beragama antar mahzab di Oman. Tidak hanya berlaku di level domestik, pengaruh Ibadi juga mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Oman untuk tetap netral ditengah persaingan Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ibadi berpengaruh besar dalam penentuan kebijakan politk luar negeri Oman. Hal yang sama dengan motif yang dilakukan negara-negara Arab Sunni dalam melawan Syiah Iran. Bahrain merupakan contoh dimana isu tersebut dimainkan.

           

Daftar Pustaka

Al-Jazeera. (2016, February). Bahrain call back Ambassador. Retrieved April Rabu, 2016, from Al-Jazeera News: http://www.aljazeera.com/news/2015/07/bahrain-iran-150726050328684.html

Al-Monitor. (17, February 2016). Turkey - Saudi Arabian Iran Strife Opportunities and Perils. Retrieved April Rabu, 2016, from Al-Monitor News: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-saudi-arabia-iran-strife-opportunities-and-perils.html

Anonymous. (n.d.). BBC News Service. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35099318

CIA. (n.d.). Retrieved April 14, 2016, from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_mu.html

CIA, F. (n.d.). Retrieved April 15, 2016, from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html

Detiknews. (2011, 15 Februari). Iran Kecam Pengiriman Pasukan Arab Saudi ke Bahrain. Retrieved April Rabu, 2016, from http://news.detik.com/berita/1591787/iran-kecam-pengiriman-pasukan-arab-saudi-ke-bahrain?nd992203605

Euronews. (16, Desember). What do Russia and Iran think about Saudi Arabia's Coalition Initiative. Retrieved April Rabu, 2016, from http://www.euronews.com/2015/12/15/what-do-russia-and-iran-think-about-saudi-arabia-s-coalition-initiative/

Gambrell, J. (2016, February). A Timeline of Iran and Saudi Arabia’s Crumbling Relations. Retrieved April Rabu, 2016, from Haaretz Israeli Agency News: http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.695442

Gambrell, J. (2016, January 04). Haaretz. Retrieved April 13, 13, from http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.695442

Germany, D. (2016, April 01). Bagaimana Nasib Minoritas Sunni di Iran? Retrieved April 15, 2016, from http://www.dw.com/id/bagaimana-nasib-minoritas-sunni-di-iran/a-18962977

Hussein, A. A. (2000). So History Doesn’t Forget : Alliances Behaviour in Foreign Policy of the Kindom of Saudi Arabia.

Katzman, K. ( 2016. ). Iran : Politics, Gulf Security, and U.S. Policy. Congressional Research Sevice , 02.

Kechician, J. (n.d.). Oman : A Unique Foreign Policy Produces a Key Player in Middle Eastern and Global Diplomacy. Retrieved April 15, 2016, from http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB2501.html

News, A.-J. (2016, February). Bahrain - Iran Relations. Retrieved April Rabu, 2016, from http://www.aljazeera.com/news/2015/07/bahrain-iran-150726050328684.html

Schwanitz, W. G. (n.d.). Iran’s Rivalry with Saudi Arabia : A Story of Conflict Between the Guld Wars. 02.

Wegerhoff, C. (2015, December). Kritik Atas Penjualan Tank Jerman ke Arab Saudi. Retrieved April Rabu, 2016, from DW News: http://www.dw.com/id/kritik-atas-penjualan-tank-jerman-ke-arab-saudi/a-15215250

---

[1]

Read More

PERSAMAAN CORAK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND SELATAN, BRUNEI DARUSSALAM DAN KAMBOJA

 Oleh Bintar Mupiza

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang telah menjadi pusat persimpangan peradaban di Asia. Corak kebudayaan dari berbagai kawasan dapat menyatu di kawasan ini dengan merata hampir di setiap negara yang ada di dalamnya. Dalam mencari contoh daripada perkawinan lintas kebudayaan adalah penggunaan Garuda di Indonesia dan Thailand sebagai lambang negara. Garuda dikenal sebagai salah satu dewa dalam agama Hindu, sementara Indonesia dan Thailand merupakan dua negara yang bukan merupakan mayoritas Hindu, sebaliknya kedua negara adalah berpenduduk mayoritas Muslim (Indonesia) dan Budha (Thailand). Penggunaan Garuda merupakan salah satu contoh dimana bukti bahwa negara di Asia Tenggara adalah tempat persimpangan kebudayaan dan peradaban. Selain dari pengaruh Hindu yang berasal dari tanah Hindustan (India) Asia Tenggara juga mendapat pengaruh dari tanah Arab. Dimana lebih khususnya adalah perkembangan Islam di kawasan ini.

            Islam sebagai agama di Asia Tenggara telah menggantikan dominasi agama Hindu dan Budha di beberapa tempat, terutama di wilayah yang disebut sebagai Nusantara. Yang mana mencangkup negara-negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Dalam pengunaan yang lebih lama, wilayah kerajaan Champa yang sekarang dikenal dengan wilayah Vietnam bagian Selatan juga dimasukan dalam wilayah Nusantara. Pengkategorian wilayah-wilayah diatas sebagai wilayah Nusantara juga bukan tidak ber-alasan. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa daerah diatas disebut dalam wilayah Nusantara dan merasa bagian dari Nusantara. Pertama, Terminologi Nusantara dicetuskan oleh Sri Mahapatih Gajah Mada, yang mana berjanji akan menyatukan wilayah yang disebut sebagai Nusantara dalam sumpah Palapa dibawah imperium Majapahit. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji akan menyatukan beberapa wilayah yang mana dalam dunia sekarang dikenal sebagai wilayah negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga penggunaan istilah Nusantara merujuk pada bekas wilayah yang dijanjikan oleh Gajah mada dalam sumpah palapa. Dalam perkembanganya, wilayah-wilayah diatas juga mengakui diri sebagai bagian dari pada Nusantara. Dalam konteks Malaysia, Brunei Darussalam, istilah Nusantara juga disandingkan dengan istilah Alam Melayu, yang mana juga merujuk pada hal yang sama. Kedua, Nusantara juga disandingkan pada persamaan yang ada dalam kawasan ini, yaitu persamaan akan budaya, dimana Nusantara merupakan wilayah yang merajut persamaan dalam rumpun Melayu. Selain itu persamaan juga tidak sebatas budaya, melainkan secara garis keturunan, penduduk di wilayah ini juga memiliki garis keturunan yang sama. Disamping itu, penggunaan rumpun bahasa Austronesia juga menjadi penguat garis kedekatan kawasan ini, yang membedakan dengan negara lain di Asia Tenggara.

            Persamaan yang ada dalam khazanah Nusantara tersebut mendorong akses komunikasi, perpindahan antar wilayah ke wilayah lain sebelum terbentuknya negara modern menjadi lebih mudah. Sehingga mengherankan apabila terdapat corak Islam yang sama antara negara-negara yang dinaungi dalam wilayah Nusantara. Dalam perkembanganya, setelah muncul negara-negara modern paska kemerdekaan dari penjajah asing, maka corak yang berkembang di masing-masing negara memiliki perbedaan. Meskipun begitu dalam haluan besar keagamaan, masih memiliki corak yang dapat disandingkan satu sama lain.

            Kesatuan wilayah yang mana telah terbentuk sebelum adanya negara modern dalam bingkai Nusantara atau Alam Melayu telah mendorong adanya persamaan corak. Salah satunya adalah pendidikan Islam yang ada di kawasan Nusantara. Dimana Alam Melayu Nusantara memiliki corak yang cukup berbeda, yang memiliki ciri khas dari pola pendidikan Islam di kawasan lain termasuk Timur Tengah. Adapun dalam konteks modern, negara-negara yang dapat dikategorikan sebagai Alam Melayu Nusantara adalah Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam dan Kamboja.

Pondok Pesantren

            Pondok atau Pesantren merupakan ciri khas pendidikan Islam di wilayah Alam Melayu Nusantara. Dimana praktik pendidikan semacam ini meniru gaya pendidikan pendeta Hindu dan Budha di masa lampau yang disebut Pasraman (Hindu) dan Mandala (Budha) (Merdeka, 2014). Yang mana pola pendidikan ini kemudian diadopsi oleh para pendakwah Nusantara untuk menghasilkan pendakwah yang mumpuni. Dalam praktiknya, pola pendidikan pondok atau pesantren mengabungkan sistem asrama dan pendidikan Islam. Dimana murid di didik oleh pengajar dalam suatu wilayah dengan pengajaran ilmu agama yang terbagi dalam berbagai bidang agama, seperti fiqh, nahwu sorof dan lain sebagainya. Pada hakikatnya corak pendidikan pondok atau pesantren dipraktikan luas di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand bagian Selatan. Yang mana telah banyak dibentuk sejak sebelum terbentuknya negara-negara modern di kawasan.

Mahzab Sunni Syafi’i

            Dalam konteks kekinian, telah banyak berdiri pondok pesantren yang bercorak dari berbagai firqah dalam tubuh umat Islam yang mana bukan merupakan bagian daripada mahzab Sunni Syafi’i. Namun pada hakikatnya pondok pesantren yang ada di negara-negara yaitu Indonesia (Republika, 2016), Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan (Joseph Chinyong Liow, 2009) dan Kamboja masih di dominasi oleh mahzab Sunni Syafi’i sebagai konsekuensi Sunni Syafi’i menjadi mahzab mayoritas yang dianut bahkan mahzab resmi negara seperti di Brunei Darussalam (Constitution of Brunei Darussalam). hal ini tidak terlepasnya pada fakta bahwa pendakwah Sunni Syafi’i yang mengiatkan penyebaran agama di wilayah Nusantara. Dalam konteks kotemporer bahkan pendakwah Sunni Syafi’i yang berasal dari Malaysia melakukan pembaharuan terhadap muslim Champa yang menganut aliran sesat Islam bani yang tinggal di perbatasan Kamboja dan Vietnam.

            Adanya mahzab Sunni Syafi’i sebagai penyebar Islam awal di Nusantara tidak terlepas dari peran pedagang India.GWJ Drewes dalam buku “New Light on The Coming of Islam to Indonesia” menjabarkan bahwa terdapat kaitan tentang asal Islam di Nusantara dengan Gujarat dan Malabar. Lebih lanjut menurut pakar dari Universitas Leidin, Pijnapple, asal kedatangan Islam di Nusantara berasal dari anak India, bukan  dari Persia ataupun Arabia. Sehingga menurut Pijnapple (Republika, 2016), orang-orang India yang bermahzab Sunni Syafi’i tersebut menyebarkan Islam di Nusantara. Sehingga tidak mengherankan apanila corak Islam di Nusantara kemudian berwarna Sunni Syafi’i.

            Dalam perkembanganya, mahzab Sunni Syafi’i ini kemudian dijadikan landasan pengajaran bagi Muslim yang tinggal di wilayah-wilayah yang ada di kawasan Alam Melayu Nusantara. Dimana pondok pesantren merupakan institusi yang sangat berjasa besar dalam melahirkan mubaligh baru dalam agama yang ada di kawasan.

Aksara Arab Khas Nusantara

            Sebagai sebuah kawasan yang merupakan persimpangan berbagai kebudayaan dan peradaban, wilayah Asia Tenggara, pada khususnya Nusantara juga memiliki pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sastra yang berbeda dengan kawasan asal agama Islam berkembang. Penduduk Nusantara yang memiliki bahasa dan pengucapan lafal yang berbeda dari orang Arab memiliki inisiasi untuk mengembangkan aksara adaptasi dari alphabet Arab dengan dikondisikan dengan pengucapan dan cara bertutur masyrakat Nusantara. Meskipun begitu penggunaan aksara ini diawali sejalan dengan masuknya Islam di tanah Jawa (Noriah Mohamed, 2001). Hal ini yang kemudian melandasi tercetusnya huruf Arab Khas Nusantara. Di wilayah Indonesia, aksara adaptasi ini disebut sebagai Arab Pegon atau Arab Gundul. Sementara di wilayah Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan aksara adaptasi ini disebut sebagai huruf Jawi (Anna M. Gade, 2004). Penyebutan Jawi oleh orang-orang di negeri Melayu memang masih diperdebatkan. Namun salah satu teori menduga bahwa merujuk pada tanah Jawa atau Jawi. Mengingat salah satu kemunculanya berasal dari tanah Jawa.

            Dalam tabel I.1 dan I.2 ditunjukan aksara Jawi atau Arab Pegon yang digunakan oleh Muslim di Nusantara.

Tabel I.1 (Huruf Arab Adaptasi Nusantara)

Tabel I.2 (Komparasi Aksara Arab Nusantara dengan Arab dan Persia)

            Dalam fungsinya, penggunaan Aksara ini terbagi menjadi dua, Pertama digunakan sebagai aksara resmi dan bahasa pengajaran. Sementara Kedua, digunakan sebagai aksara pendidikan dan penulisan Kitab. Dalam penggunaan sebagai aksara resmi, Brunei Darussalam (Brunei Times, 2014), dan Thailand bagian Selatan daerah Pattani menggunakan akasara ini sebagai aksara resmi selain aksara romawi dan lokal (Tribunnews, 2015). Sementara itu di Malaysia penggunaan aksara ini juga umum di tempat publik dan juga pendidikan agama. Sementara di Indonesia, penggunaan Arab Jawi digunakan dalam lintas pendidikan di pesantren (STAIN PEKALONGAN). Disamping itu penggunaan Arab Jawi juga digunakan di Kamboja sebagai aksara penyampaian materi agama di madrasah-madrasah, terutama di Kampong Cham, yang mana daerah mayoritas Islam di Kamboja (Nu Online, 2008).

            Pengunaan aksara Arab Jawi merupakan hal yang wajar di kalangan pesantren dan sekolah yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand bagian Selatan dan Kamboja. Hal ini dapat dipahami karena aksara Arab Jawi sudah digunakan ketika penyebaran Islam bermula di Nusantara. Selain itu adaptasi dari pelafalan orang Nusantara juga menjadi alasan mendasar penggunaan aksara Jawi masih tetap dipertahanankan. Lebih dari itu, aksara Jawi tetap dipertahankan dalam arus modernisasi dikarenakan aksara ini mewakili identitas masyarakat Islam Nusantara. Dibuktikan meskipun aksara Romawi telah digunakan atau dalam konteks Thailand bagian Selatan dan Kamboja telah digantikan aksara Thai dan Khmer, namun aksara ini tetap digunakan sebagai jati diri dan identitas daripada Islam di Alam Melayu Nusantara. Corak pendidikan Islam di negara-negara yang telah disebutkan diatas pada khususnya pengunaan Arab Jawi, juga merupakan bagian dari ciri khas yang tidak dapat ditemukan di negara Islam manapun di dunia. Karena penggunaan aksara Jawi hanya terdapat di kawasan ini.

Kesimpulan

            Corak pendidikan Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand bagian Selatan dan Kamboja dapat dibagi menjadi tiga ciri besar. Pertama adalah adanya pondok Pesantren, yang mana merupakan institusi pendidikan khusus yang ada di Alam Melayu Nusantara. Kedua, dalam proses pendidikanya, pondok Pesantren di kawasan telah lama mengamalkan dan menggunakan mahzab Sunni Syafi’i sebagai landasan pengajaran Islam di madrasah. Yang mana tidak heran apabila ditemukan kesamaan praktik keagamaan dalam konteks fiqh ibadah dan amaliah di negara-negara diatas. Ketiga, terlebih dari dua alasan itu, corak pendidikan Islam di negara-negara diatas lebih menekankan pada pengembangan adaptasi lokal. Yang mana salah satu hasilnya adalah penggunaan aksara Arab Jawi. Dimana aksara ini digunakan dengan penyesuaian lidah dan pelafalan masyarakat Islam Nusantara. Dan pada prakitknya penggunaan aksara ini lebih banyak digunakan dalam pondok pesantren dan madrasah yang ada di negara-negara dalam cangkupan pembahasan dalam tulisan ini.

 

Daftar Pustaka

Anna M. Gade. (2004). Perfection Makes Practice: Learning, Emotion, and the Recited Qurʼān in Indonesia. Hawaii: University of Hawaii Press.

Brunei Times. (2014). An Origins of Jawis Origins in Brunei Darussalam. Retrieved Desember 20, 2016, from http://www.bt.com.bn/features/2007/09/16/an_overview_of_jawis_origins_in_brunei

Constitution of Brunei Darussalam. (n.d.). Retrieved Desember 20, 2016, from http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/bruneydarusalam.pdf

Joseph Chinyong Liow. (2009). Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: Tradition & Transformation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Merdeka. (2014, Juni 23). Adopsi Hindu-Buddha, Sunan Gresik mengganti mandala jadi pesantren. Retrieved Desember 20, 2016, from https://www.merdeka.com/ramadan/adopsi-hindu-buddha-sunan-gresik-mengganti-mandala-jadi-pesantren.html

Noriah Mohamed. (2001). Aksara Jawi: Makna dan Fungsi. Universiti Kebangsaan Malaysia, 01.

Nu Online. (2008, Maret 13). Kitab Ulama ’Jawi’ Jadi Rujukan Umat Islam Kamboja. Retrieved Desember 20, 2016, from http://www.nu.or.id/post/read/11581/kitab-ulama-amp8217jawiamp8217-jadi-rujukan-umat-islam-kamboja

Republika. (2016, Juni 06). Mengapa Umat Islam Indonesia Bermazhab Syafi'i? Ini Jawabannya. Retrieved Desember 20, 2016, from http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/06/02/o84jwk320-mengapa-umat-islam-indonesia-bermazhab-syafii-ini-jawabannya

STAIN PEKALONGAN. (n.d.). Retrieved from http://elc.stain-pekalongan.ac.id/581/6/12.%20BAB%20I.pdf

Tribunnews. (2015, Agustus 25). Memahami Aksara Jawi Rasa Thailand. Retrieved Desember 20, 2016, from http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/23/memahami-bahasa-jawi-rasa-thailand

Read More

Korelasi Prinsip-Prinsip Diplomasi Islam Dalam Konteks Hubungan Internasional Kontemporer

 Oleh Bintar Mupiza
Jurusan Hubungan Internasional (kosentrasi Politik Islam di Asia Tenggara), Fakultas Psikologi dan Sosial Budayam Universitas Islam Indonesia

Credit : http://photos.state.gov/galleries/amgov/4110/cartoon_int_relations/02money1.jpg

Dalam sistem dunia modern, telah banyak nilai-nilai yang kemudian diadopsi sebagai landasan dasar interaksi negara-negara di dunia, yang mana nilai ini dianggap sebagai nilai universal. Nilai-nilai dalam dunia modern dewasa ini, banyak dipromosikan oleh negara-negara barat. Seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mana banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai barat. Sebagai pihak yang mencetuskan terciptanya nilai-nilai tersebut, barat kerap memposisikan diri sebagai pihak yang paling benar. Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika melakukan operasi militer terhadap beberapa negara, seperti Irak dan Libya. Dimana menyebut operasi mliter ini sebagai upaya untuk menciptakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Ditengah kesombongan barat yang mengklaim diri sebagai pihak yang paling mengeri prinsip-prinsip universalisme. Barat juga kerap melihat pihak lain sebagai entittas yang tidak beradab. Disaat kesombongan barat ini, sebenarnya barat bukan merupakan satu-satunya pihak yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang kerap dipandang barat sebagai agama yang diasosiasikan dengan terorisme dan barbarisme, sebenarnya telah terlebih dahulu mengenalkan prinsip-prinsip kemanusiaan, jauh sebelum bangsa barat mengenal prinsip-prinsip ini. Dimana hal tersebut akan dijelaskan dalam beberapa poin berikut

Human Brotherhood

            Prinsip ini lebih menekankan pada rasa persaudaraan yang ada dimiliki oleh sesama manusia. Dalam hal ini Islam memandang bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai individu yang memiliki hal yang sama. Warna kulit, ras, etnis tidak menyebabkan satu manusia lebih mulia daripada manusia lain. Prinsip ini juga diterapkan ketika Rasulullah mengangkat Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertama umat Islam, meskipun Bilal merupakan mantan budak berkulit hitam. Nabi Muhammad SAW juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan Non Arab. Meskipun begitu, Islam juga menetapkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan lainya adalah Iman dan takwa kepada Tuhan yang maha esa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam telah mengajarkan perbedaan status sosial karena perbedaan kulit. Dimana hal ini disebut dengan rasisme. Islam telah mengajarkan untuk tidak mempraktekkan Rasisme sejak kelahiran Islam di Mekkah yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

            Dalam konteks kotemporer, dunia terutama negara-negara Barat sedang berusaha untuk memerangi rasisme. Di Amerika Serikat, sebagai negara yang mengklaim sebagai penegak HAM internasional, bahkan masih bingung mencari cara untuk mengatasi masalah rasisme. Begitupun banyak negara barat lainya, masih memiliki masalah yang sama yaitu rasisme. Oleh karena itu ada kampanye untuk mengkampanyekan penghilangan diskriminasi atas ras. Dimana dalam hal ini PBB menyelenggarakan sebuah konferensi dengan tajuk “The World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia And Related Intolerance” di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2001. Tentu saja dengan adanya konferensi ini telah menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi masalah berat, yang bernama rasisme. Di negara-negara Barat 1 abad lalu masih memandang rendah ras kulit hitam, Nabi Muhammad SAW dengan prinsip Islam telah memandang sama orang kulit hitam maupun orang Arab.

            Dengan begitu, maka dapat dipandang jelas bahwasanya, Islam telah mempromosikan kesetaraan hak manusia tidak memandang ras, etnis jauh sebelum bangsa barat mengenal dan menghormati nilai-nilai kesetaraan manusia. dalam konteks diplomasi, Islam memandang bahwa pihak yang bernegosiasi merupakan pihak yang tak perlu diremehkan hanya karena perbedaan kulit atas ras, melainkan murni dengan tujuan dakwah yang mana sesuai dengan prinsip kesetaraan.     

Honouring The Human Being And Preserving Human Rights

            Prinsip ini menekankan pada penghargaan Islam pada hak asasi manusia yang mana dilanggar martabatnya oleh kaum Jahiliyyah. Islam sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad menghapuskan nilai-nilai yang melanggar hak dasar manusia. seperti ritual penguburan bayi wanita hidup-hidup oleh kaum Jahiliyyah,  mengenalkan sistem pembagian harta warisan, dimana wanita mendapat jatah warisan, melarang menjadikan wanita sebagai harta warisan dan melarang segala budaya Pagan yang merendahkan martabat wanita. Selain itu, Islam juga menghargai pemeluk agama lain, seperti ketika Nabi Muhammad SAW melindungi non muslim yang berada dalam naungan piagam Madinah. Tentu saja, hal semacam ini tidak ada di masa sebelum nabi, dimana kaum jahiliyyah menguasai tanah Arab.

            Dengan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, maka sudah sepantasnya jika Islam disebut sebagai agama yang mendorong penghormatan terhadap hak hak asasi dasar manusia. dalam konteks modern, dunia juga sedang berusaha untuk melakukan emansipasi gender, dan penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Selain itu hak-hak seperti kebebasan beragama juga menjadi isu penting yang dibahas dalam nilai-nilai dalam setiap perbincangan di PBB. Sehingga, jauh sebelum negara-negara barat memperbolehkan wanita untuk dapat bersekolah. Islam terlebih dahulu memberikan akses yang sama terhadap wanita untuk menuntut ilmu. Karena dalam Quran juga dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan kecuali iman yang dimiliki. Tentu saja hal ini sangat revelan dengan isu kekinian dalam ilmu HI, dimana sebagian wanita menginginkan persamaan gender melalui feminism. Meskipun begitu, tetap terhdapat benteng pemisah antara nilai-nilai persamaan gender dalam Islam dan persamaan gender dalam budaya barat.

Comitment To The Rules of Ethnics And Morality

            Dalam hukum humaniter internasional, terdapat beberapa aturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berperang. Salah dua daripada banyak aturan tersebut adalah pertama memperlakukan tawanan dengan baik dan kedua tidak melakukan penyiksaan yang keterlaluan. Hukum ini muncul tidak lama setelah Eropa dilanda perang 30 tahun Katolik vs Protestan, yang kemudian di ikuti dengan kemunculan Nation State, perang dunia pertama, dan kedua. Yang kemudian hal ini mendorong bangsa barat untuk membuat peraturan yang mengatur bagaimana aturan dalam berperang.

            Pada prinsip Islam, sebenarnya sudah 1400 tahun lalu, Nabi Muhammad SAW memberikan rambu-rambu keteladanan dan aturan dalam berperang. Salah tiga daripada aturan tersebut adalah pertama, jangan mencincang dan bertindak berlebihan pada musuh, kedua, jangan bunuh anak-anak, orangtua dan wanita, ketiga jangan bunuh pendeta/rahib yang berada dalam kuil peribadatan. Tentu saja nilai-nilai ini dalam dunia kontemporer disetujui oleh semua pihak. Bahkan dapat dikatakan semua setuju dengan prinsip yang ada dalam Islam ini.

Justice and Equality in Rights and Duties

            Dalam Islam perlakuan terhadap muslim dan non muslim harus adil. Selama non muslim tidak menjadi musuh daripada umat Islam dan bersedia membayar pajak. Begitupun dengan perlindungan yang diberikan Islam kepada non muslim. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya, apabila seorang manusia membunuh manusia lain bukan karena alasan yang dibenarkan maka seolah membunuh seluruh umat manusia. dalam perkataan yang ada dalam Quran tersebut tidak dikatan pemisahan antara muslim dan non muslim . Sehingga jelas bagaimana prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu Islam juga berbicara tentang prinsip keadilan, dimana dalam Quran Allah berfirman, bahwa janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat berlaku tidak adil, berlaku adil lah. Jelas hal ini mendukung bahwa prinsip Islam adalah keadilan baik kepada sesama muslim maupun kepada muslim dan bahkan kepada kaum yang dibenci.

            Dalam konteks kekinian, tentulah diketahui bahwa terdapat nilai-nilai kesetaraan yang dimandatkan kepada semua manusia di muka bumi. Dalam hal ini adalah kesetaaraan antara berbagai negara yang ada dalam PBB. Selain itu dalam konteks ASEAN, prinsip ini tentu saja sesuai mengingat terjadi kesetaraan yang ada diantara negara anggota. Lebih lanjut, dalam sister persidangan, hakim dituntut untuk berlaku adil, dan sebenarnya nilai tersebut sudah ada dalam Islam jauh sebelum pengaturan tersebut ada.

Mercy in Peace and War

            Prinsip ini lebih kepada manfaat Islam bagi dunia. Karena seperti yang diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi alam semesta. Sehingga manfaat yang dibawa Islam tidak hanya dirasakan oleh Muslim saja melainkan juga non muslim. Dalam kondisi perang, koteks ini juga berlaku, dimana umat Islam diwajibkan untuk memberi pengampunan ketika pihak musuh sudah mau bertobat dan memeluk Islam. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menaklukan Mekkah. Dimana beliau memberi pengampunan kepada semua musuh-musuhnya di Mekkah.

            Konsep yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam konteks kekinian lebih dikenal dengan istilah Amnesty, yang mana hal ini banyak dipraktekkan oleh banyak pemimpin negara dari berbagai negara.

Read More

Download Jurnal : Why Democracy Struggles : Thailand's elite coup culture

Why democracy struggles: Thailand’s elite coup

culture

NICHOLAS FARRELLY*

Abstact

Since the revolution of 1932 that ended absolute monarchy, Thailand has

experienced sporadic military interventions, with 19 coups and coup

attempts over those decades. This article explains these military interventions

by emphasising the cultural aspects of Thai coup-making at the elite

level. Concretely, the article shows that episodic military interventionism*

supported by significant and persistent military influence in politics*is now

part of a distinctive elite coup culture. In contrast to other so-called ‘coupprone’

states, Thailand has largely accommodated military interventionism,

especially by accepting the defence of the monarchy as a justification for

toppling elected governments. Thailand’s reluctance to redemocratise, and

the haphazardness of the resulting institutional configurations, suggests that

Thailand’s elite*and, to some extent, the public as well*have deeply

internalised the ultimate acceptability of coups. The test of this arrangement

may come with the end of King Bhumibol Adulyadej’s reign and the

potential realignment of military influence in Thai society.

Unduh Full Jurnal : https://drive.google.com/open?id=0B0FLac7Yw1lqbk9zWXlqODFOYkk 

**Nicholas Farrelly is a Research Fellow at the School of International, Political and Strategic

Studies, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Canberra, and co-founder

of New Mandala, a website on mainland South-East Asia. <Nicholas.Farrelly@anu.edu.au>

Read More