Oleh : Bintar Mupiza
Indonesia adalah negara dengan tingkat perekonomian teratas di dunia dengan total pengeluaran global yang mencapai 2,3% mengungguli negara-negara lainya seperti Spanyol, Korsel dan Kanada berdasarkan laporan International Comparison Program (ICP) 2011[1], dengan demikian Indonesia adalah negara yang sangat diperhitungkan dalam perekonomian dunia, namun perkembangan ekonomi yang telah dicapai Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia , tolak ukur dari gagalnya tingkat perekonomian Indonesia adalah terdapat banyak jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan[2].
Kemiskinan merupakan masalah yang
tidak pernah dituntaskan dari waktu ke waktu bahkan sejak reformasi, setiap
pergantian kepemimpinan nasional, isu pengentasan kemiskinan dan pencapaian
kesejahteraan masyarakat menjadi agenda pertarungan kepentingan partai politik,
terutama menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, meskipun
Indonesia memiliki perekonomian yang besar yang didapatkan dari kebijakan luar
ngeri berorientasi bisnis dan hubungan dagang antar negara tetapi pencapaian
tersebut tidak memberikan dampak terhadap penuntasaan kemiskinan karena dalam
menentukan kebijakan luar negeri, pemerintah kerap tidak melihat fakta nyata di
tengah masyarakat Indonesia dan akhirnya kebijakan luar negeri tersebut
merugikan masyarakat dan dampak yang didapatkan tidak lain adalah angka
kemiskinan semakin meningkat. Contoh
kebijakan luar negeri yang tidak pro rakyat adalah ACFTA (ASEAN-CHINA Free
Trade Area) dimana Tiongkok dan negara – negara di ASEAN menjalin perdaganan
bebas termasuk Indonesia, tetapi apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki
daya saing untuk melakukan perdagangan dengan Tiongkok mengingat bahwa posisi Indonesia dalam indeks
daya saing dunia masih di bawah Malaysia dan Thailand di tahun 2014 [3],
jika dibandingkan dengan kedua negara diatas Indonesia masih jauh tertingal,
lalu bagaimana dengan kebijakan perdagangan bebas ASEAN - Tiongkok yang mana Indonesia
dihadapkan dengan raksasa ekonomi dunia kedua yaitu Republik Rakyat Tiongkok tentu
saja hal ini merupakan kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak pro rakyat
dan hanya mementingkan pihak tertentu yang memiliki modal.
Kebijakan luar negeri yang
dianggap tidak menguntungkan bagi rakyat tersebut membuat Presiden Joko Widodo
berjanji akan membuat kebijakan luar negeri yang pro rakyat dan dalam
pelaksanaan politik luar negerinya, kebijakan luar negeri
Indonesia tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat[4],
dan salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin dilaksanakan oleh
Joko Widodo adalah rencana tentang poros maritim Indonesia yaitu membangun
maritim Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan cara
mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut
melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai
pilar utama dan akan menggunakan kekayaan maritim yang akan digunakan sebesar–sebesarnya
untuk kepentingan rakyat[5],
tentu saja rencana presiden Joko Widodo tentang poros maritim Indonesia
membutuhkan banyak dana, diperkirakan akan menelan dana yang besar untuk
membangun sejumlah jalan sebesar 107,016 miliar dollar AS, rel kereta
23,352 miliar dollar AS, transportasi perkotaan sebesar 13,944 miliar dollar
AS, transportasi laut 47,292 miliar dollar AS, dan feri-ASDP 7,644 miliar dollar
AS selain itu, kebutuhan investasi tersebut juga diperlukan untuk pembangunan
infrastrukur penerbangan sebesar 15,288 miliar dollar AS, listrik sebesar 9,720
miliar dollar AS, gas dan energi sebesar 44,940 dollar AS, sumber daya air
91,644 miliar dollar AS, sarana air bersih dan sampah 55,944 miliar dollar AS,
perumahan 32, 256 miliar dollar AS dan IT 20,323 miliar dollar AS[6].semua
dana tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur penunjang dalam
menjalankan poros maritim Indonesia, oleh karena itu, Joko Widodo sebagai kepala negara berusaha
menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, pada tanggal 10
november 2014 di pertemuan APEC CEO Summit 2014 di China National Convention
Center,Beijing, Joko Widodo berbicara dihadapan para pebisnis asing dan
menawarkan peluang investasi kepada Investor asing untuk mendapatkan keuntungan
yang besar di Indonesia[7],
Joko Widodo juga menyampaikan rencananya itu juga di KTT ASEAN ke 25 di Myanmar
serta akan kembali menawarkan peluang investasi asing pada pertemuan G-20 di
Bribane, Australia[8].
Keputusan Joko Widodo tersebut
dianggap beberapa kalangan sebagai tindakan yang menyerahkan pembuluh darah
Indonesia ke tangan asing karena dengan begitu maka asing akan mudah menguasai
perdagangan Indonesia serta dapat mengontrol perekonomian Indonesia [9]. Tentu
saja permasalahan ini sangat dilematis mengingat jika menunggu investor
domestik maka tidak akan ada yang akan menanamkan modalnya serta, selama ini
investor domestik di Indonesia enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi
seperti pembagunan sarana-sarana vital[10],
maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang
tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru,
pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka
kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Inilah keuntungan sosial
yang diperoleh adanya kehadiran investor asing.
Adanya transfer
teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat akan menjadi lebih terampil,
sehingga dapat meningkatkan marginal produktifitasnya, yang pada akhirnya akan
meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing
cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional. dengan
demikian, kehadiran Investor asing di Indonesia sangat diperlukan yaitu untuk
mempercepat pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur berupa
pelabuhan,pelabuhan udara dan objek vital lainya berbeda dengan investasi di
bidang lainya seperti perkebunan yang keuntunganya hanya dirasakan oleh
investor tetapi juga dirasakan masyarakat karena akan dengan adanya
pelabuhan-pelabuhan dan objek transportasi lainya akan berdampak terhadap
pemerataan pembangunan nasional[11],
dengan begitu alasan Joko Widodo mengundang Investor asing untuk menanamkan
modal di Indonesia sangat beralasan yaitu demi pemerataan pembangunan dan
optimalisasi potensi kelautan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, selain
itu kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai soft diplomacy antara Indonesia
dan negara-negara di dunia yang secara tidak langsung diwakilkan oleh para
investor dari negara asing yang mewakili negara masing-masing.
[1] World Bank Menyatakan Bahwa Indonesia Masuk ke Dalam
Jajaran 10 Negara Dengan Ekonomi Terbesar di Dunia, Posted 6 May 2014, viewed 14 November 2014. “
http://startupbisnis.com/ekonomi-indonesia-world-bank-menyatakan-bahwa-indonesia-masuk-ke-dalam-jajaran-10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia/ “
[2] Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat :
Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi NeoLiberalisme,
Posted 15 July 2009, Viewed 14 November 2014, “ http://pspk.ugm.ac.id/artikel-terbaru/61-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat-sebuah-ketidakberdayaan-para-pihak-melawan-konstruksi-neoliberalisme.html”
[3] Peringkat 34 dari 144 Negara, Indeks Daya
Saing Indonesia Kembali Meningkat, Posted 18 September 2014, Viewed 14 November 2014, “ http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peringkat-34-dari-144-negara-indeks-daya-saing-indonesia-kembali-meningkat”
[4] “Ranny Virginia
Utami”, “ Menlu Baru Indonesia Terapkan
Diplomasi Pro Rakyat”, Posted 29 August 2014, Viewed 14 November 2014, “ http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029153858-127-8734/menlu-baru-ri-terapkan-diplomasi-pro-rakyat/”
[5] “Aries
Setiawan”, “Pidato Lengkap Jokowi di KTT
ASEAN Soal Poros Maritim”, Posted 14 November, Viewed 14 November 2014, “ http://dunia.news.viva.co.id/news/read/558043-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-asean-soal-poros-maritim”
[6] “ Hilda B
Alexander “, “Jokowi Prioritaskan Tol
Laut, Bagaimana Nasib Infrastruktur Darat?”, Posted 31 October 2014, Viewed
14 November 2014, “http://properti.kompas.com/read/2014/10/31/070000221/Jokowi.Prioritaskan.Tol.Laut.Bagaimana.Nasib.Infrastruktur.Darat
[7] Jokowi Undang CEO Dunia Berinvestasi di 4
Sektor, Posted 10 November 2014, Viewed 14 November 2014, http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/078620808/Jokowi-Undang-CEO-Dunia-Berinvestasi-di-4-Sektor
[8] “
Rachmadin Ismail”, “ Ini Yang Akan Dibicarakan
oleh Jokowi di KTT G20”,Posted 14 November 2014,Viewed 14 November 2014”,” https://finance.detik.com/read/2014/11/14/211333/2749040/4/ini-yang-akan-dibicarakan-oleh-jokowi-di-ktt-g20
“.
[9] Ajak Asing Investasi,Jokowi Serahkan
Pembuluh Darah Indonesia,Posted 12 November,Viewed 14 November 2014, “ http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/12/newigi-ajak-asing-investasi-jokowi-serahkan-pembuluh-darah-indonesia”.
[10] Denicha
Alviana,R 2014, “Pengaruh,Dampak,Serta
Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia”, Downloaded and Viewed
on 14 November 2014, pp 11, “ http://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/”.
[11] Denicha Alviana, R 2014, “Pengaruh,Dampak,Serta Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing
Terhadap Perkembangan Ekonomi Di
Indonesia”,Downloaded and Viewed on 14 November 2014, “ http://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/”.
0 komentar:
Posting Komentar